Bupati Luwu Buka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Aparatur Angkatan Ke-2

TERASKATA.COM,Makassar-Pusat Studi Pengkajian dan Pengembangan Daerah (Puspenda) bekerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kembali menggelar pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Aparatur angkatan kedua, di Hotel Grand Asia Panakukang, Makassar, Sabtu (27/05/2023).

Pelatihan tentang Manajemen Pemerintah, Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset Dasa angkatan kedua itu secara resmi dibuka oleh Bupati Luwu, Basmin Mattayang.

“Terkait pelaksanaan roda pemerintahan di tingkat desa, saya selalu mengingatkan akan pentingnya menjalankan 3T yaitu tertib administrasi, terti personil, dan tertib lingkungan,” kata Basmin Mattayang.

Sebab, lanjut Bupati Luwu, besarnya anggaran yang dikelola setiap desa di Kabupaten Luwu, maka seorang kepala desa sangat perlu memahami bagaimana mengelola managemen terutama terkait pelaporan pengelolaan dana desa

“Para kepala desa beserta aparatnya harus betul-betul mengikuti pelatihan ini dengan serius, pahami setiap materi yang diberikan karena akan menjadi bekal dalam mengelola dana desa, aset desa serta bagaimana sistem pelaporan,” ucapnya

Selain itu, Bupati berharap para kepala desa tetap bersinergi dengan oemerintah kabupaten, terutama dalam mensukseskan program-program nasional terutama dibidang pendidikan dan kesehatan karena telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

Sementara, Ketua TP PKK Kabupaten Luwu, Hayarna Basmin, yang menjadi narasumber, membawakan materi tentang pemanfaatan ruang desa untuk menunjang ketahanan pangan didesa

“Alhamdulillah beberapa waktu lalu kita secara serentak menggalakkan gerakan menanam sayuran di pekarangan rumah yang dapat menunjang peningkatan ekonomi masyarakat serta oemenuhan gizi keluarga. Olehnya itu, diharapkan para kepala desa dapat mengevaluasi dan terus memotivasi masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam sayuran,” ucapnya.

Adapun materi lainnya, yakni Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Potensi Pelanggaran Pengadaan Barang dan Jasa, serta materi terkait tata cara penyusunan LPJ Desa. (*)