TERASKATA.COM, Luwu Timur – Setiap pemeriksaan, aset selalu menjadi temuan atau catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hal itu diungkapkan Heriyanti Harun selaku anggota DPRD Lutim saat menyampaikan pandangan umum fraksi Golkar pada rapat Paripurna Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, Selasa 5/7/2022.
“Kami minta Pemerintah Daerah agar menginventarisir seluruh aset, karena ada beberapa sekolah di Luwu Timur belum memiliki sertifikat,” pinta Heriyanti.
Selain itu lanjutnya, terdapat pula beberapa kendaraan dinas (Randis) belum memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
Olehnya itu, diharapkan pemerintah daerah fokus memperhatikan ini, agar tidak lagi menjadi catatan BPK setiap pemeriksaan, imbuhnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Keuangan dan Aset, Ramadhan Pirade membenarkan pandangan umum fraksi Golkar tersebut.
“Iya itu benar, masih terdapat beberapa sekolah belum memiliki sertifikat, makanya kita upayakan agar persoalan ini segera tuntas,” katanya.
Sementara Randis yang dimaksud belum memiliki BPKB itu kata Ramadhan, adalah Randis yang merupakan hibah dari pemerintah pusat, dan ini lah yang terus kita kejar ke pusat.
“Kalau Randis yang bersumber dari APBD Lutim semuanya sudah memiliki BPKB,” sambungnya lagi.
Menurutnya, meskipun ini menjadi catatan BPK namun tidak menjadi kendala bagi kami untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Karena setiap ada catatan dari BPK selalunya kita selesaikan diatas setengah dari temuan tersebut, ujarnya.
“Namun pastinya kami akan segera tuntaskan yang menjadi catatan BPK disetiap pemeriksaan, agar supaya aset ini tidak lagi menjadi persoalan,” tukas Ramadhan.(rik)
