Dihadapan Hakim MK, Kuasa Hukum FKJNUR Ungkap Trisal Tahir dan 3 Komisioner KPU Sempat Jadi Tersangka

TERASKATA.Com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pilkada Kota Palopo yang diajukan oleh pasangan nomor urut 2, Farid Kasim Judas – Nurhaenih, Jumat (10/1/2025).

Pasangan FKJ-Nur sebagai permohonan diwakili kuasa hukumnya, Wahyudi dan Irham Amin. Dalam sidang yang disaksikan secara live streaming via YouTube itu, pemohon memaparkan sejumlah fakta yang terjadi di pilkada Palopo tahun 2024.

Menurut Pemohon, adanya selisih perolehan suara (hasil perhitungan suara yang dilakukan KPU Palopo) disebabkan adanya pelanggaran administrasi pemilihan.

Di mana termohon dalam hal ini KPU Palopo tidak melaksanakan putusan Bawaslu dengan nomor register : 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 tanggal 21 September 2024 serta termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Palopo nomor 071/PM.02.02/K.SN-23/20/2024 perihal rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan beserta lampirannya tanggal 28 Oktober 2024 yaitu menyatakan status calon walikota nomor urut 4 atas nama Trisal Tahir Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Pemohon juga menguraikan secara detail sejumlah proses penting yang terjadi di pilkada Palopo. Di mulai dari KPU Palopo membuka pendaftaran, Trisal Tahir mendaftar ke KPU, selanjutnya KPU Palopo mengumumkan pasangan nomor urut 4 itu TMS hingga calon dan komisioner ditetapkan tersangka.

Dari uraian yang dilampirkan pemohon tersebut, pemohon meminta MK untuk mendiskualifikasi pasangan calon Trisal – Akhmad maka perolehan suara yang benar menurut pemohon adalah pasangan calon nomor urut 1 Putri-Haidir 7.729 suara, pasangan nomor urut 2 FKJ-Nur 33.338 suara, pasangan nomor urut 3, RMB-ATK 19.484 suara dan pasangan nomor urut 4, 0 suara. Atau setidak-tidaknya memerintahkan kepada KPU untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanpa mengikutsertakan paslon nomor urut 4.

Sebelumnya, kuasa hukum FKJ-Nur Andi Syafrani mengatakan permohonan PHPU kliennya ke MK adalah hal yang secara umum sudah diketahui publik Palopo.

Andi Syafrani mengungkapkan isi gugatannya yakni meminta MK mencabut status pencalonan Trisal-Akhmad sebagai calon walikota dan wakil walikota Palopo karena dugaan ijazah paket C palsu.

“Isinya (gugatan) terkait yang sudah diketahui umum di sana. Fakta-fakta kan tidak berubah. Fakta itu yang kita hadirkan ke MK untuk diuji keabsahannya secara hukum,” katanya Rabu (11/12/2024) lalu.

Pihaknya berpendapat, dugaan masalah administrasi pencalonan Trisal-Akhmad merupakan fakta yang tidak bisa dirubah oleh KPU. Meskipun KPU dalam proses pilkada Palopo sempat mengubah status pencalonan Trisal – Akhmad dari TMS menjadi Memenuhi Syarat (MS).

Sementara itu, juru bicara Trisal-Akhmad, Haidar Jidar mengatakan, pihaknya tidak mempersoalkan gugatan rivalnya tersebut di MK. Haidar menyebut permohonan sengketa yang diajukan Farid-Nurhaenih di MK merupakan hak konstitusional setiap peserta Pilkada yang kalah perolehan suara.

“Mengajukan permohonan gugatan itu saya kira hal biasa saja, karena memang sudah menjadi hak konstitusional bagi para paslon peserta Pilkada,” kata Haidar. (*)