TERASKATA.COM, Belopa – Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu menggelar sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi pada pengelolaan anggaran di Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
Kegiatan ini bekerjasama dengan Dinas Kesehatan bertempat di Gedung Baharuddin Lopa Kantor Kejari Luwu, Jl Merdeka Selatan, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kamis (28/12/2023).
Dalam kegiatan ini, Dinas Kesehatan menghadirkan sejumlah Kepala Puskesmas selaku KPA/PPK dan Bendahara dan menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri Luwu, Kasi Intelijen dan Kasi Pidsus Kejari Luwu sebagai Narasumber, dan Kadis Kesehatan, Rosnawary, bertindak sebagai moderator.
Dalam sambutan dan materinya Kepala Kejari Luwu, Zulmar Adhy Surya, mengatakan, sosialisasi atau sering digelar atas Inisiasi Kepala Dinas Kesehatan yang rutin dilaksanakan di akhir tahun sebagai bentuk perhatian kepada perangkatnya.
Agar diberikan pemahaman hukum dalam mengelola anggaran dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam regulasi.
Ia juga mengapresiasi kepada Dinas Kesehatan yang telah pro aktif menggelar sering kepada perangkatnya terkait pencegahan korupsi pada tata kelola yang baik.
Kegiatan ini juga dibuat diakhir tahun sebagai bentuk refleksi kepada pelaksana anggaran agar lebih semangat nantinya ditahun 2024 untuk mengelola anggaran dan dilaksankan sesuai peraturan perundang-undangan. Dan Kejaksaan dan sebagai bahan kajian kedepannya dalam menuntaskan permasalahan korupsi.
“Pertama kegiatan ini masih dalam rangkaian hari anti korupsi sedunia. Kegiatan ini dinilai sebagai salah satu alternatif dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi,” kata Zulmar.
Pada sosialisasi tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Luwu juga memaparkan arahan Pimpinan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel kepada peserta. Dimana dalam paparan tersebut intinya kajari menyampaikan arahan pimpinan kepada para peserta sosialisasi untuk bersama senantiasa bersinergi memerangi korupsi serta menyampaikan keberhasilan.
Kejati Sulsel dalam menangani perkara korupsi mengatakan, kasus korupsi yang terjadi di wilayah Sulsel sangat memprihatinkan, ditemukan hasil kerugian negara yang timbul akibat korupsi di Sulsel bisa digunakan untuk membangun tiga kabupaten yang tertinggal.
“Apakah korupsi ini tidak bisa berhenti, cita-cita kita dan keinginan kita semua kan korupsi itu bisa terselesaikan, paling tidak kita minimalisir karena sifatnya sudah extraordinary, kejahatan yang luar biasa karena itu saya mau masukan-masukan dari sisi komprehensif apa dan bagaimana strategi apa yang bisa kita lakukan di Sulsel,” ungkapnya.
Di bawah komando Leonard, Kejati Sulsel disebut terus melakukan perubahan dalam pencegahan maupun penindakan kasus korupsi. Ia meminta seluruh komponen masyarakat dan stakeholder turut terlibat dengan duduk bersama mendiskusikan dan memberikan informasi mengenai praktek korupsi yang diduga terjadi di wilayahnya.
Kedepan secara kolaboratif dapat melakukan tindakan progresif dan inovatif serta terukur melalui upaya seperti diagnostik, preemtif dan preventif serta represif guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Sulsel.
Jaksa Agung Republik Indonesia disebut telah memerintahkan seluruh jajaran Kejaksaan untuk mengusung tema “Maju Membangun Negeri, Tanpa Korupsi” pada FGD peringatan hari anti korupsi.
Tema itu memiliki filosofi mendalam sebagai pelecut bagi setiap elemen masyarakat serta aparat penegak hukum untuk senantiasa bahu membahu, bersinergi, dengan semangat serta daya juang yang sama dalam memerangi kejahatan rasuah di Indonesia.
“Hal ini menjadi tekad kami bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan beserta jajaran yang telah diberikan amanah oleh pimpinan dan amanah masyarakat Sulsel untuk memastikan Kejaksaan harus hadir di tengah-tengah masyarakat Sulsel,” sebutnya.
Kejati Sulsel kepada jajarannya juga disebut telah menyampaikan tiga pilar strategi yaitu strategi kepemimpinan, strategi Kinerja dan strategi penguatan kearifan lokal melalui 3S yakni Sipakatau (Menghormati), Sipakalebbi (Menghargai), dan Sipakainge (Mengingatkan). Dengan didasari fondasi 5K yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja cepat, kerja tuntas, dan kerja dengan hati.
Bahwa Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Rama Hadi, memperkenalkan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan dan penanganan perkara Korupsi, kejaksaan bukan hanya sebagai penuntut umum tapi juga mempunya tugas dan kewenangan untuk melakukan pendampingan Hukum dan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum.
Bahwa Kepala Seksi Intelijen, Andi Ardiaman, selaku narasumber memaparkan Pengertian korupsi, jenis korupsi beserta pasal pasal beserta Unsur terkait dengan tindak pidana korupsi agar peserta bisa memahami tentang korupsi.
Mekanisme pengelolaan anggaran kepada PPK dan bendahara dalam memahami tentang regulasi yang mengatur tentang tata kelola anggaran, agar tidak menyimpang dalam melakukan pencairan serta apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan tidak menyimpang dari regulasi untuk menghindari terjadinya potensi tindak pidana korupsi dan juga mengingatkan kepada peserta agar bekerja sesuai aturan dan berdasar setiap mengambil keputusan.
Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan sosialisasi hingga akhir serta antusisas dalam sesi tanya jawab dan memberikan apresisasi keapda pihak Kejari Luwu yang telah memberikan materi tentang pencegahan korupsi yang sangat bermanfaat bagi peserta dan telah membuka ruang kepada peserta untuk melakukan konsultasi hukum ketika terdapat kendala dalam pengelolaan anggaran. (*)
