Pandangan Fraksi DPRD Palopo untuk Ranperda Perubahan APBD 2025
TERASKATA.Com, Palopo – Sejumlah Fraksi di DPRD Palopo memberikan pandangan terkait dokumen Ranperda Perubahan APBD 2025 yang diserahkan Wali Kota Palopo kepada DPRD di Aula Paripurna, Jumat (15/8/2025).
Wali Kota Naili menyerahkan langsung kepada Ketua DPRD Darwis, disaksikan anggota dewan, jajaran OPD, dan para camat.
Usai penyerahan draf Ranperda, rapat paripurna DPRD Palopo dilanjutkan dengan pembahasan pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Sejumlah catatan strategis disampaikan kepada Pemkot Palopo di bawah kepemimpinan Naili–Akhmad Syarifuddin sebagai masukan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan dan program pembangunan.
NasDem Dorong Optimalisasi PAD dan Digitalisasi Aset
Fraksi NasDem melalui Chaeril Natsir menyoroti perlunya optimalisasi realisasi PAD sesuai KUA-PPAS Perubahan 2025 dan mempertanyakan strategi pengelolaan keuangan daerah.
Baca Juga :
NasDem mendorong digitalisasi aset demi transparansi dan efisiensi, meninjau ulang MoU pengelolaan parkir RSUD Sawerigading, serta mengakomodasi reward bagi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dalam APBD Perubahan.
Golkar Minta Pemkot Bayar Insentif LKK
Fraksi Golkar yang dibacakan Sadam meminta penyelesaian pembayaran insentif LKK, RT/RW, dan LPMK sesuai Perwal No. 57/2024.
Golkar mendukung langkah strategis optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan mendorong 13 OPD penghasil PAD untuk merasionalisasi target, mengevaluasi secara berkala, serta mengembangkan inovasi penerimaan daerah.
PDIP Harap Pemkot Berinovasi Tingkatkan PAD
Fraksi PDI Perjuangan lewat A. Muhammad Tazar mengingatkan pentingnya percepatan penyerapan anggaran untuk mengantisipasi cuaca dan kelangkaan material.
PDIP mendorong inovasi peningkatan PAD, evaluasi perlambatan ekonomi, percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta strategi pengendalian inflasi. Ranperda diharapkan mampu mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
Demokrat Singgung Hutang Belanja, Hindari Proyek Mangkrak
Rustam Taruk dari Fraksi Demokrat menyoroti kesalahan perhitungan target pendapatan oleh TAPD dan meminta pejabat terkait mundur.
Demokrat mencatat penurunan pendapatan Rp37 miliar, meminta pengendalian belanja di triwulan akhir, dan pembayaran utang belanja yang selektif agar tak ada proyek mangkrak.
Mereka juga mendesak pelaku usaha, rumah sakit, kampus, dan PT Wings melengkapi izin lalu lintas, serta memeriksa seluruh aset Pemkot.
Gerindra Soroti Potensi PAD yang Belum Tergarap
Fraksi Gerindra yang dibacakan Taming Somba meminta pembahasan APBD fokus pada kebutuhan prioritas sesuai visi-misi wali kota, khususnya pemulihan ekonomi dan stabilitas keuangan daerah.
Gerindra mendorong kajian potensi PAD yang belum tergarap, peningkatan serapan belanja untuk SDM, ekonomi berbasis teknologi, dan infrastruktur.
Terkait PDAM, mereka menyoroti keluhan warga soal distribusi air yang tidak merata dan kualitas air yang buruk, serta meminta pemeliharaan rutin jaringan pipa. (Advetorial/DPRD-PLP)
Tinggalkan Balasan